PRATAMA, HAMDANI (2021) MANAJEMEN PUBLIC RELATIONS KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DALAM MENINGKATKAN REGISTRASI PELANGGAN JASA TELEKOMUNIKASI DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL (Studi Kasus Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Kartu Prabayar Seluler). S2 thesis, Universitas Mercu Buana Jakarta.
|
Text (HAL COVER)
01. COVER.pdf Download (4MB) | Preview |
|
![[img]](https://repository.mercubuana.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (BAB I)
02. BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
|
Text (BAB II)
03. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
|
Text (BAB III)
04. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (781kB) |
|
|
Text (BAB IV)
05. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
|
Text (BAB V)
06. BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (764kB) |
|
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
07 . DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (579kB) |
|
|
Text (LAMPIRAN)
08. LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) |
Abstract
The research reconstructs the uses of social media of the Ministries or Government Institutions, especially The Ministry of Communications and Informatics, in communicating certain regulation to citizens. By using constructivisme paradigm, the research reconstruct how the Ministry of Communications and Informatics proposed their public relations management process using the 4-step process introduced by Cutlip and Center (defining the problem, planning and programming, action and communicating, and evaluation), by using case study of social media used for communicationg the regulation regarding Registration of Customers Telecommunication Services as an example. The analysis of this research shows how the Ministry of Communications and Informatics implemented the 4-step public relations management process. In each process, we found several drawbacks. At the first step, defining the problem, The Ministry had not identified the strengths and weaknesses of their social media in specifics. Furthermore, the second step in programming of the PR, the Ministry showed significant process by defining the program needed and made schedule of PR program in order to disseminate the regulation concerning registration of telecommunication services. However, the program has not shown sufficient concern on using social media. In the third step, action and communicating, the Ministry gave sufficient various content and explanation regarding the campaign of telecommunications’ services registration in accordance with the programs’ schedule in the aforementioned process. Though in the last step, evaluating the program, the Ministry did not provide monitoring and evaluations mechanisms or procedure, especially to assess the uses of social media. This means the management process of the PR, especially using social media, could not be evaluated and perfected. With regards to the analysis provided above, the result of the campaign on registration of telecommunications services shows the increasing number of the telecommunication services’ registrars. Although several communications barriers, especially in the organizational communication and human resources limitation, which affect its PR management process. Social media as government’s communication tools of PR needs its own focus, especially with the IT development and increasing number of media social users in Indonesia, in order to utilize its function to disseminate regulations. Key words: Public Relations Management, Registration of Telecommunication Services Customers, Social Media Penelitian ini dilakukan untuk merekonstruksi penggunaan media sosial oleh Kementerian atau Lembaga Pemerintahan, khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika, dalam menyebarluaskan pesan yang terdapat dalam suatu regulasi atau peraturan kepada masyarakat. Menggunakan paradigma konstruktivis, penelitian ini merekonstruksi proses manajemen public relations menggunakan 4 tahap sesuai dengan proses manajemen public relations yang dikemukakan oleh Cutlip dan Center (pengidentifikasian masalah, perencanaan program PR, pelaksanaan komunikasi, dan evaluasi), dengan mengambil studi kasus terhadap penggunaan media sosial Kementerian dalam mengkomunikasikan Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Kartu Prabayar Seluler. Analisis yang dihasilkan dari penelitian ini memperlihatkan bagaimana Kementerian Komunikasi dan Informatika memenuhi seluruh tahapan proses dalam manajemen proses public relations. Pada masing-masing tahap proses manajemen public relations, masih terdapat kendala atau hambatan komunikasi yang ditemui. Pada tahap pertama, pengidentifikasian permasalahan, Kementerian Komunikasi dan Informatika belum mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan media sosial yang dimiliki secara khusus. Pada tahapan perencanaan program PR, proses yang dilakukan telah cukup representatif dengan adanya penjadwalan program-program PR untuk mengkomunikasikan registrasi jasa telekomunikasi. Meskipun demikian, program PR yang dijadwalkan dengan menggunakan media sosial belum menunjukkan perhatian terhadap penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi. Pada tahap pelaksanaan komunikasi, khususnya penggunaan media sosial, Kementerian Komunikasi dan Informatika cukup memberikan muatan konten dan penjelasan yang beragam mengenai kampanye registrasi jasa telekomunikasi sesuai dengan penjadwalan program PR pada tahap sebelumnya. Pada tahap Manajemen PR terakhir, tahap evaluasi, belum terdapat mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap keberhasilan manajemen PR menggunakan media sosial. Hal ini menyebabkan, tahapan manajemen yang dilakukan belum dapat dinilai dan disempurnakan lebih lanjut. Meskipun tidak semua tahapan proses dipenuhi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, hasil yang diharapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui peningkatan jumlah registrasi pelanggan jasa telekomunikasi dapat tercapai. Selain tahapan manajemen PR yang belum seluruhnya dilaksanakan, terdapat beberapa hambatan komunikasi, diantaranya pada lingkup komunikasi organisasi secara internal dan keterbatasan SDM pengelola media sosial, yang mempengaruhi manajemen proses PR yang dilakukan. Penggunaan media sosial sebagai sarana PR oleh Pemerintah memerlukan fokus tersendiri, khususnya dengan makin berkembangnya penggunaan teknologi informasi di tengah masyarakat serta makin banyaknya pengguna media sosial di Indonesia, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi diseminasi regulasi dan peraturan yang berlaku bagi masyarakat. Kata kunci: Manajemen Public Relations, Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi, Media Sosial
Actions (login required)
 |
View Item |
