SAFITRI, AYU ALIVIA HIDAYAH (2021) KOMUNIKASI KEBIJAKAN PUBLIK : KOMUNIKASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM TATANAN KENORMALAN BARU PERIODE 2020-2021 (Kebijakan Pemerintah Pemprov DKI Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 di Masa New Normal). S2 thesis, Universitas Mercu Buana Jakarta.
|
Text (HAL COVER)
01 Cover.pdf Download (529kB) | Preview |
|
![[img]](https://repository.mercubuana.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (BAB I)
02 BAB 1.pdf Restricted to Registered users only Download (133kB) |
|
|
Text (BAB II)
03 BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (481kB) |
|
|
Text (BAB III)
04 BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (39kB) |
|
|
Text (BAB IV)
05 BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
|
Text (BAB V)
06 BAB 5.pdf Restricted to Registered users only Download (27kB) |
|
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
07 DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (97kB) |
|
|
Text (LAMPIRAN)
08 Lampian.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
Abstract
New cases of Covid-19 in DKI Jakarta are still increasing. Many problems will be faced during the new normal era that will be implemented by the government, especially economic and health problems. The process of regional autonomy is indeed an important principle in running a unitary state, but synchronization of every government hierarchy in the new normal era to restore the economy and improve the health system is more important. (Kariem, 2020). The question that arises in responding to this condition is how to communicate the provincial government's policies. DKI in responding to the new normal order during the pandemic? George C. Edward's study quoted by Subarsono (2011) says there are three indicators that can be used to measure the success of this aspect of communication, namely: Transmission, namely the distribution of good communication, Clarity of information, where communication or information received by policy implementers must be clear Consistency of information conveyed, namely the information provided in the implementation of a communication must be clear and consistent. (Ayuningtyas, 2019). This study uses the Constructivist Paradigm and uses the Case Study method with a qualitative descriptive approach and research data obtained from interviews and observations. As well as this research involving Satpol PP, DKI Dishub, and 5 people of DKI Jakarta, DKI Jakarta was chosen because as the City Center/Central City, most of which are vulnerable to Covid-19 transmission, due to the large number of people in other areas who work in Jakarta. The results of the study show that it is necessary for the DKI Jakarta provincial government to schedule policies for handling Covid-19 such as reducing crowds, implementing 3M, as well as policy actions to mobilize relevant agencies. For this reason, there is a need for policy integration through government governance between the center and the regions to create solid cooperation and coordination in deal with the Covid-19 pandemic. Keywords:Covid-19, Policy, DKI Provincial Government, Information, Government Kasus baru Covid-19 di DKI Jakarta masih terus mengalami peningkatan. Banyak persoalan yang akan dihadapi saat era new normal yang akan dilaksanakan oleh pemerintah, terutama masalah perekonomian dan kesehatan. Proses otonomi daerah memang menjadi prinsip penting dalam menjalankan negara kesatuan, namun sinkronisasi setiap hierarki pemerintahan di era new normal untuk memulihkan ekonomi dan meningkatkan sistem kesehatan menjadi lebih utama. (Kariem, 2020). Pertanyaan yang muncul dalam menyikapi kondisi ini adalah Bagaimana komunikasi kebijakan Pemprov. DKI dalam menyikapi tatanan kenormalan baru dimasa pandemik? Studi George C. Edward dikutip Subarsono (2011) mengatakan ada tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan aspek komunikasi ini yaitu: Transmisi, yaitu penyaluran komunikasi yang baik, Kejelasan informasi, dimana komunikasi atau informasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas Konsistensi informasi yang disampaikan, yaitu informasi yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus jelas dan konsisten. (Ayuningtyas, 2019). Penelitian ini menggunakan Paradigma Konstruktivis dan menggunakan metode Studi Kasus (Case Study) dengan Pendekatan Deskritif Kualitatif dan Data Penelitian di peroleh dari Wawancara dan Observasi. Serta Penelitian ini melibatkan Satpol PP, Dishub DKI, dan 5 Masyarakat DKI Jakarta, DKI Jakarta di pilih karena sebagai Pusat Kota/Central Kota yang sebagian besar rentan akan penularan Covid-19, karena banyaknya orang-orang di daerah lain yang bekerja di Jakarta. Hasil Penelitian menunjukan bahwa bahwa perlunya pemprov DKI jakarta mengagendakan kebijakan penanganan Covid-19 seperti mengurangi kerumunan, menerapkan 3M, Serta tindakan kebijakan mengerahkan instansi terkait Untuk itu Perlu adanya integrasi kebijakan melalui tata kelola pemerintah antara pusat dan daerah untuk menciptakan kerjasama dan koordinasi yang solid dalam menangani pandemic Covid-19. Kata kunci: Covid-19, Kebijakan, Pemprov DKI, Informasi, Pemerintah
Actions (login required)
 |
View Item |
