YULIANTI, TIKA (2021) KOMUNIKASI POLITIK KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI (KEMENDAGRI) (Studi Kasus Komunikasi Kebijakan Publik Pada Pilkada Serentak 2020 Di Masa Pandemi Covid-19). S2 thesis, Universitas Mercu Buana Jakarta.
|
Text (HAL COVER)
01 Cover tesis-1-12.pdf Download (829kB) | Preview |
|
Text (BAB I)
02 BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (484kB) |
||
Text (BAB II)
03 BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (621kB) |
||
Text (BAB III)
04 BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (311kB) |
||
Text (BAB IV)
05 BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (445kB) |
||
Text (BAB V)
06 BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (288kB) |
||
Text (DAFTAR PUSTAKA)
07 DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (338kB) |
||
Text (LAMPIRAN)
09 LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
Abstract
The Ministry of Home Affairs (Kemendagri) decided Pilkada Serentak Thun 2020 during the Covid-19 pandemic would still be held in the same year, December 9th, 2020. The decision was taken after Pilkada Serentak was postponed from what was originally held on September 23, following the corona virus pandemic or Covid-19 in Indonesia which is designated as a non-natural disaster by the Government. This study will discuss how the policies for organizing the Pilkada during the pandemic are prepared, packaged, formulated, and implemented. The approach used in this research is qualitative, with a case study method. The results of this study indicate that, although fairly successful, Plkada Serentak 2020 policies were compiled and formulated in a top-down manner and minimal public participation or affected audiences. Keywords: Public Policy of Communication, Pilkada Serentak, The Ministry of Home Affairs (Kemendagri). Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memutuskan Pilkada Serentak Tahun 2020 pada masa pandemi Covid-19 tetap dilaksanakan di tahun yang sama, yakni 9 Desember 2020. Keputusan tersebut diambil setelah pelaksanaan pesta demokrasi ditunda dari yang semula dilaksanakan pada 23 September, menyusul adanya pandemi virus korona atau Covid-19 di Indonesia yang ditetapkan sebagai bencana non alam oleh Pemerintah. Penelitian ini akan membahas bagaimana kebijakan penyelenggaraan Pilkada pada masa pendemi disusun, dikemas, diformulasikan, hingga diimplementasikan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan metode studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, meski terbilang sukses, kebijakan Pilkada Serentak Tahun 2020 disusun dan diformulasikan secara top-down dan minim partisipasi publik atau khalayak terdampak. Kata Kunci: Komunikasi Kebijakan Publik, Pilkada Serentak, Kemendagri.
Actions (login required)
View Item |