IRMAWANTI, IRMAWANTI (2018) COMMUNICATION CONSTITUTES ORGANIZING DKPP PERIODE 2012-2017 DALAM MEWUJUDKAN PENYELENGGARA PEMILU BERINTEGRITAS. S2 thesis, Universitas Mercu Buana Jakarta-Menteng.
|
Text (HAL COVER)
1. HALAMAN JUDUL TESIS.pdf Download (36kB) | Preview |
|
|
Text (ABSTRAK)
2. ABSTRACT.pdf Download (202kB) | Preview |
|
|
Text (LEMBAR PENGESAHAN)
4. LEMBAR PENGESAHAN.pdf Download (246kB) | Preview |
|
|
Text (LEMBAR PERNYATAAN)
3. SURAT PERNYATAAN.pdf Download (151kB) | Preview |
|
|
Text (KATA PENGANTAR)
5. KATA PENGANTAR.pdf Download (253kB) | Preview |
|
|
Text (DAFTAR ISI)
6. DAFTAR ISI.pdf Download (211kB) | Preview |
|
Text (BAB I)
7. BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (177kB) |
||
Text (BAB II)
8. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (316kB) |
||
Text (BAB III)
9. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (199kB) |
||
Text (BAB IV)
10. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (762kB) |
||
Text (BAB V)
11. BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (104kB) |
||
Text (DAFTAR PUSTAKA)
12. DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (195kB) |
||
Text (LAMPIRAN)
13. LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mengurai communication constitutes organizing DKPP dalam mewujudkan penyelenggara pemilu berintegritas. Permasalahan difokuskan pada tiga hal, pertama persoalan apa yang dilakukan DKPP untuk mengurangi ketidakjelasan dan ambiguitas sebagai lembaga peradilan kode etik penyelenggara pemilu pertama di Indonesia. Kedua, bagaimana proses communication constitutes organizing DKPP dalam mewujudkan penyelenggara pemilu berintegritas. Kemudian yang ketiga adalah menjawab mengapa communication constitutes organizing DKPP dapat mewujudkan penyelenggara pemilu berintegritas. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus, yang hasilnya adalah pertama, DKPP merupakan role model peradilan kode etik profesi yang telah mendapat kepercayaan publik. Proses informasi yang dilakukan DKPP dengan tahapan enachment, seleksi dan retensi telah menjadikan DKPP sebagai peradilan kode etik penyelenggara pemilu yang dalam bekerja menunjukkan integritasnya dengan inovasi yang dibangun yakni sidang terbuka. Ini yang kemudian membendakannya dengan lembaga penegak kode etik lainnya yang masih tertutup dalam pemeriksaannnya sehingga masih sebatas proforma. Kedua, Komunikasi efektif dalam membentuk DKPP sebagai peradilan kode etik. Pertama, komunikasi diantara sesama anggota dalam menysun formasi keanggotaan juga tenaga pendukung dalam melakukan tugas dan fungsinya. Kedua, komunikasi kepada pihak pihak-pihak yang terkait yakni Sekjen Bawaslu RI, Kemenpan RB dalam menyusun struktur sekretariat DKPP juga pembuat undang-undang dalam membentuk Tim Pemeriksa Daerah. Ketiga, komunikasi dengan mitra utama yakni KPU dan Bawaslu untuk melegalkan kode etik yang disusunnya. Keempat komunikasi dalam pembagian kerja diantara anggota DKPP.
Item Type: | Thesis (S2) |
---|---|
Call Number CD: | CDT-552-18-083 |
NIM/NIDN Creators: | 55215120071 |
Uncontrolled Keywords: | Komunikasi Organisasi, Communication Constitutive Organization, DKPP, Peradilan Kode Etik, Penyelenggara Pemilu Berintegritas. CORCOM, KORPORATE KOMUNIKASI DAN KOMUNIKASI PEMASARAN |
Subjects: | 300 Social Science/Ilmu-ilmu Sosial > 300. Social Science/Ilmu-ilmu Sosial > 302 Social Interaction, Interpersonal Relations/Interaksi Sosial, Hubungan Antarpersonal > 302.2 Communication/Komunikasi |
Divisions: | Pascasarjana > Magister Ilmu Komunikasi |
Depositing User: | Virda Syifa |
Date Deposited: | 27 Aug 2018 02:14 |
Last Modified: | 25 Jul 2022 04:37 |
URI: | http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/43451 |
Actions (login required)
View Item |