KOMUNIKASI POLITIK KEPALA DAERAH DALAM REALITAS INTERAKSI KONFLIK KEKUASAAN ( Studi Kasus Fenomena Hubungan Kerja Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Karawang Hasil Pmilukada Periode Tahun 2010-2015 REALITAS INTERAKSI KONFLIK KEKUASAAN

PERMANA, NACE (2014) KOMUNIKASI POLITIK KEPALA DAERAH DALAM REALITAS INTERAKSI KONFLIK KEKUASAAN ( Studi Kasus Fenomena Hubungan Kerja Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Karawang Hasil Pmilukada Periode Tahun 2010-2015 REALITAS INTERAKSI KONFLIK KEKUASAAN. S2 thesis, Universitas Mercu Buana Jakarta-Menteng.

Preview	Text (Cover) Hal Cover.pdf Download (182kB) | Preview
Preview	Text (Abstrak) Abstraksi.pdf Download (156kB) | Preview
	Text (Bab 1) Bab 1.pdf Restricted to Registered users only Download (131kB)
	Text (Bab 2) Bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (468kB)
	Text (Bab 3) Bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (149kB)
	Text (Bab 4) Bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (372kB)
	Text (Bab 5) BAB 5.pdf Restricted to Registered users only Download (154kB)
	Text (Daftar Pustaka) Hal Daftar Pustaka dan Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (192kB)

Abstract

Konflik-konflik yang terjadi, disebabkan perbedaan kepentingan antara bupati/wali kota dengan wakilnya yang biasanya diusung dari partai politik (parpol) berbeda. Akibatnya, fungsi pemerintahan terkadang tidak berjalan efektif. Dalam RUU Pilkada untuk menghapus UU Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dulunya memperbolehkan satu paket. sistem satu paket pemilihan, yakni pemilihan langsung bupati/ wali kota dengan wakilnya, sering kali juga banyak menimbulkan politisasi. Jarang satu parpol mengusung lebih dari satu kader sebagai wakil bupati.Hal inilah yang kemudian menimbulkan konsesi-konsesi tersendiri. Jika masih menggunakan sistem satu paket, realitasnya konflik antara bupati/wali kota dan wakilnya sering terjadi. Sehingga tidak amanat, saling curiga,dan roda pemerintahan berjalan tidak efektif. Konflik yang terjadi antara bupati/wali kota dengan wakilnya dalam menjalankan pemerintahan daerah harus diselesaikan dengan mekanisme hukum. Untuk mewujudkan hal tersebut maka diperlukan payung hukum yang kuat agar pembangunan menjadi netral serta hubungan politik dengan birokrasi yang sering bergejolak dapat dikurangi. salah satunya harus ada payung hukum yang mengatur pemerintahan daerah, yakni melalui RUU Pilkada. Pemilihan kepala daerah berlangsung tunggal saja, yaitu hanya kepala daerah. Alasannya, tingginya pecah kongsi antara kepala daerah dan wakilnya setelah menjabat. “Kemesraan cuma tiga bulan, kemudian gontok-gontokan. Ini membingungkan masyarakat.Pelayanan kepada masyarakat terganggu akibat keduanya bersaing. Otonomi luas itu berada di kabupaten/kota. Disharmonisasi kekuasaan antara Bupati dan Wakil Bupati ini juga terjadi di Kabupaten Karawang. Keretakan antara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karawang sudah menjadi rahasia umum sehingga menimbulkan penilai negative dari kalangan masyarakat ataupun elit politik. Ketidak harmonisan tersebut suka tidak suka berdampak kepada penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sebenarnya hal tersebut tidak perlu terjadi kalau keduanya memahami tugas dan pungsinya masing- masing, namun demikian kepentingan politik lebih mendominasi sehingga sampai saat ini tidak ada titik temu. Upaya penyelesaian konflik tersebut sudah dilakukan oleh Forum Muspida namun belum berhasil secara maksimal. Yang lebih memprihatinkan konflik tersebut berekses pada tataran kebijakan, seperti halnya terjadi upaya saling menjegal kebijakan bantuan social. Drs. H. Ade Swara dengan dr. celica tidak dibangun jauh- jauh hari sebelum Pemilukada namun terjadi ketika calon wakil bupati sebelumnya yang bernama Yus Toufik dinyatakn gugur karena kesehatan, sementara sebelumnya dr. celica mendaftar sebagai calon bupati bukan sebagai wakil bupati, atas kebijakan partai pengusung sehingga keduanya bisa menjadi pasangan calon dan terpilih menjadi pemenang sebagai bupati dan wakil bupati periode tahun 2010-2015.

Actions (login required)

View Item