ANALISIS PROSES KOMUNIKASI KEBIJAKAN PUBLIK PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. 32 TAHUN 2016 BERDASARKAN MODEL PROSES KEBIJAKAN PUBLIK RANDALL B.RIPLEY

REYNALDY, ERVAN (2018) ANALISIS PROSES KOMUNIKASI KEBIJAKAN PUBLIK PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. 32 TAHUN 2016 BERDASARKAN MODEL PROSES KEBIJAKAN PUBLIK RANDALL B.RIPLEY. S2 thesis, Universitas Mercu Buana Jakarta-Menteng.

	Text (COVER) 1. Halaman Judul.pdf Download (135kB)
	Text (ABSTRAK) 2. Abstrak.pdf Download (32kB)
	Text (LEMBAR PERNYATAAN) 3. Surat Pengesahan.pdf Download (149kB)
	Text (LEMBAR PENGESAHAN) 4. Lembar Pengesahan.pdf Download (252kB)
	Text (KATA PENGANTAR) 5. Kata Pengantar.pdf Download (28kB)
	Text (DAFTAR ISI) 6. Daftar Isi.pdf Download (170kB)
Preview	Text (DAFTAR TABEL) 7. Daftar Tabel.pdf Download (145kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR GAMBAR) 8. Daftar Gambar.pdf Download (156kB) | Preview
	Text (BAB I) 9. Bab I.pdf Restricted to Registered users only Download (179kB)
	Text (BAB II) 10. Bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (429kB)
	Text (BAB III) 11. Bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (173kB)
	Text (BAB IV) 12. Bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (506kB)
	Text (BAB V) 13. Bab V.pdf Restricted to Registered users only Download (43kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 14. Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (115kB)
	Text (LAMPIRAN) 15. Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (391kB)

Abstract

Latar belakang penelitian ini didasari pada polemik kebijakan publik kebijakan publik Peraturan Menteri Perhubungan No. 32 Tahun 2016 Berdasarkan Model Proses Kebijakan Publik Randall B.Ripley. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan publik menurut Randall B.Ripley yaitu tahapan pemenuhan agenda pada agenda setting, tahapan formulasi dan legitimasi kebijakan, tahapan implementasi dan tahapan evaluasi kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan No. 32 Tahun 2016?. Data penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan penelitian studi kasus dengan menggabungkan hasil wawancara, observasi serta menggabungkan dokumentasi dari berita-berita media massa yang didapatkan peneliti dalam melakukan proses penelitian. Penelitian ini merupakan pendekatan dalam studi kasus yang digunakan adalah Studi Kasus Prospektif (Prospective Case Study). Tahapan proses kebijakan public menurut Randall B.Ripley yaitu yaitu tahapan pemenuhan agenda pada agenda setting, tahapan formulasi dan legitimasi kebijakan, tahapan implementasi dan tahapan evaluasi kebijakan dan framing di media massa. Hadirnya Peraturan Menteri Perhubungan No. 32 Tahun 2016 tersebut, merupakan angin segar bagi beberapa stakeholder dan pemilik bisnis moda transportasi online. Dengan adanya Peraturan Menteri tersebut, akhirnya mereka memiliki payung hukum untuk menjalankan bisnisnya. Peraturan didalam kebijakan ini bersifat menyeluruh atau holistik. Kebijakan ini hanya diperuntukkan oleh para pengemudi taxi online saja, tidak untuk kendaraan lainnya yang beroperasi menggunakan aplikasi internet, seperti halnya ojek online. Pemerintah harus dengan jelas untuk mempertegas apakah kendaraan roda dua masuk didalam kategori angkutan umum atau tidak. Perlunya perbaikan dan di reformulasi terlebih dahulu adalah UU terkait Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bukan langsung mengeluarkan Peraturan Menteri. Tujuan hadirnya suatu kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan No. 32 Tahun 2016 dan perlunya dukungan berbagai pihak (stakeholder) yaitu pemerintah, pelaku usaha transportasi dan masyarakat pengguna jasa transportasi.

Actions (login required)

View Item