RESPON PELAJAR TERHADAP PASAL-PASAL YANG DIANGGAP RANCU YANG TERDAPAT DALAM UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI

IMELDA, WINA (2010) RESPON PELAJAR TERHADAP PASAL-PASAL YANG DIANGGAP RANCU YANG TERDAPAT DALAM UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI. S1 thesis, Universitas Mercu Buana.

Text (SKRIPSI FULL) SKRIPSI WINA.pdf Restricted to Registered users only Download (748kB)

Abstract

Perkembangan kepribadian yang penting pada masa remaja adalah pencarian identitas diri, yaitu proses menjadi seorang yang unik dengan peran yang penting dalam hidup, sehingga menjadikan mereka seorang yang labil. Untuk memberikan perlindungan terhadap korban pornografi, Undang-Undang ini mewajibkan kepada semua pihak, dalam hal ini negara, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga dan/atau masyarakat untuk memberikan pembinaan, pendampingan, pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi. Berdasarkan pemikiran tersebut, Undang-Undang tentang Pornografi diatur secara komprehensif dalam rangka mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat Indonesia yang beretika, berkepribadian luhur, dan menjunjung tinggi nilainilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat setiap warga negara. Metode penelitian ini adalah survei. Jenis penelitian ini adalah deskriptif, yaitu jenis penelitian yang mendeskripsikan apa saja yang saat ini berlaku, atau dengan kata lain bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini, dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang ada. Jumlah responden sebanyak 79 orang yang diambil secara accidental sampling. Pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner. Untuk menganalisa data pada penelitian deskriptif ini penulis menggunakan tabel frekuensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa respon kognitif pelajar terhadap pasal-pasal yang dianggap rancu yang terdapat dalam UU Pornografi terbukti mempunyai sikap yang positif terhadap Undang-Undang Pornografi. Mereka menyetujui akan disahkannya Undang-Undang Pornografi yang dibuat oleh pemerintah dan harus ditindak tegas agar generasi muda dan penerus bangsa akan lebih beretika dan bermoral baik.

Actions (login required)

View Item