ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTANSI PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA DAN PENGENDALIAN INTERNAL PADA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

DEWI, FIRDAUSI SETIO (2019) ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTANSI PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA DAN PENGENDALIAN INTERNAL PADA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL. S1 thesis, Universitas Mercu Buana Jakarta.

Preview	Text (HAL COVER) 1. Halaman Judul.pdf Download (29kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2. Abstrak.pdf Download (96kB) | Preview
Preview	Text (LEMBAR PERNYATAAN) 3. Surat Pernyataan Karya Sendiri.pdf Download (149kB) | Preview
Preview	Text (LEMBAR PENGESAHAN) 4. Lembar Pengesahan.pdf Download (90kB) | Preview
Preview	Text (KATA PENGANTAR) 5. Kata Pengantar.pdf Download (130kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 6. Daftar Isi.pdf Download (345kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR TABEL) 8. DAFTAR TABEL.pdf Download (318kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR GAMBAR) 7. Daftar Gambar.pdf Download (332kB) | Preview
	Text (BAB I) 9. BAB 1.pdf Restricted to Registered users only Download (107kB)
	Text (BAB II) 10. BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (226kB)
	Text (BAB III) 11. BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (100kB)
	Text (BAB IV) 12. BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (281kB)
	Text (BAB V) 13. BAB 5.pdf Restricted to Registered users only Download (97kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 14.DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (96kB)
	Text (LAMPIRAN) 15. Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

State Property is all goods purchased or obtained at the expense of the State Budget or derived from other legitimate acquisitions, while the abolition of state property is the act of removing state property from a list of goods. In carrying out its role, the right policy is needed in the elimination of state property, the acquisition of budget for state property comes from the state budget, so that management must be managed properly and hence management and accountability for state property is an inseparable part of management and state financial accountability. This study aims to find out and analyze the accounting treatment of state property applied to the Ministry of Agrarian and Spatial Planning / National Land Agency based on the Government of the Republic of Indonesia Minister of Finance No. 83 / PMK.06 / 2016, using quantitative and qualitative descriptive methods. The approach in this study is a case study in the Ministry of Agrarian and Spatial Planning / National Land Agency, which is engaged in the Government. The results of the study show that the elimination of State Property is in accordance with applicable regulations, but there are still many obstacles that occur such as the origin of state property that is not clear. Keywords : State Property, UU RI No 1 Year 2004, Ministry of Finance No. 83/PMK.06./2016. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, sedangkan penghapusan barang milik negara adalah tindakan menghapus barang milik negara dari daftar barang. Dalam menjalankan perannya dibutuhkan kebijakan yang tepat dalam penghapusan barang milik negara, perolehan anggaran barang milik negara berasal dari APBN, sehingga pengelolaannya harus dikelola dengan baik dan benar maka dari itu pengelolaan dan pertanggungjawaban atas barang milik negara merupakan suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlakuan akuntansi barang milik negara yang diterapkan pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional berdasarkan Pemerintah Menteri Keuangan RI No. 83/PMK.06./2016, dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan dalam penelitian ini adalah studi kasus pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, yang bergerak dalam bidang Pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan penghapusan Barang Milik Negara sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun masih banyak adanya hambatan yang terjadi seperti asal usul barang milik negara yang tidak jelas. Kata kunci: Barang Milik Negara, UU RI No 1 tahun 2004, Pemerintah Menteri Keuangan RI No. 83/PMK.06./2016.

Item Type:	Thesis (S1)
Call Number CD:	FE/AK. 19 1072
NIM/NIDN Creators:	43217110303
Uncontrolled Keywords:	Barang Milik Negara, UU RI No 1 tahun 2004, Pemerintah Menteri Keuangan RI No. 83/PMK.06./2016
Subjects:	000 Computer Science, Information and General Works/Ilmu Komputer, Informasi, dan Karya Umum > 000. Computer Science, Information and General Works/Ilmu Komputer, Informasi, dan Karya Umum > 003 Systems/Sistem-sistem > 003.8 Systems Distinguished in Relation to Time/Sistem Dibedakan dalam Hubungan dengan Waktu 000 Computer Science, Information and General Works/Ilmu Komputer, Informasi, dan Karya Umum > 000. Computer Science, Information and General Works/Ilmu Komputer, Informasi, dan Karya Umum > 003 Systems/Sistem-sistem > 003.8 Systems Distinguished in Relation to Time/Sistem Dibedakan dalam Hubungan dengan Waktu > 003.83 Discrete-Time Systems/Sistem Waktu Diskrit 000 Computer Science, Information and General Works/Ilmu Komputer, Informasi, dan Karya Umum > 000. Computer Science, Information and General Works/Ilmu Komputer, Informasi, dan Karya Umum > 003 Systems/Sistem-sistem > 003.8 Systems Distinguished in Relation to Time/Sistem Dibedakan dalam Hubungan dengan Waktu > 003.85 Dynamic Systems/Sistem Dinamis
Divisions:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi
Depositing User:	ELMO ALHAFIIDH PUTRATAMA
Date Deposited:	05 Oct 2023 07:08
Last Modified:	05 Oct 2023 07:08
URI:	http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/82057

Actions (login required)

View Item