BORKAT, BORKAT (2025) KAJIAN IMPLEMENTASI PSAK 72 PENGAKUAN DAN PENGUNGKAPAN PENDAPATAN ATAS KLAIM JASA KONSTRUKSI DENGAN MENGGUNAKAN PENYERTAAN MODAL NEGARA (Studi Kasus Pada BUMN Konstruksi Indonesia). S2 thesis, Universitas Mercu Buana Jakarta.
|
Text (HAL COVER)
01 COVER.pdf Download (606kB) | Preview |
|
![[img]](https://repository.mercubuana.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (BAB I)
02 BAB 1.pdf Restricted to Registered users only Download (188kB) |
|
|
Text (BAB II)
03 BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (367kB) |
|
|
Text (BAB III)
04 BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (146kB) |
|
|
Text (BAB IV)
05 BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (302kB) |
|
|
Text (BAB V)
06 BAB 5.pdf Restricted to Registered users only Download (145kB) |
|
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
07 DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (205kB) |
Abstract
Infrastructure development is a strategic national priority in Indonesia, supported by State Capital Participation (PMN) in state-owned enterprises (SOEs), particularly in the construction sector. However, the implementation of PSAK 72 poses significant challenges when applied to construction claims. This qualitative case study investigates how revenue from construction claims is recognized and disclosed in SOEs involved in national infrastructure projects. Based on semistructured interviews with board members and accounting standard setters, the findings reveal a significant gap between the normative requirements of PSAK 72 and field practice. Although PSAK 72 requires sufficient evidence regarding performance obligations and the level of collectibility before recognizing revenue, in practice, revenue is recorded based on site instructions, technical progress, and managerial judgment—often without formal contract modifications. This discrepancy is driven by pressure to meet performance targets and ensure financial viability amidst limited project funding. This study contributes to the accounting literature by uncovering gaps in claims recognition and proposing a contextsensitive governance framework. These findings offer valuable implications for regulators, auditors, and corporate governance institutions seeking to improve transparency and alignment in public infrastructure financial reporting. Pembangunan infrastruktur merupakan prioritas nasional strategis di Indonesia, didukung oleh Partisipasi Modal Negara (PMN) dalam perusahaan badan usaha milik negara (BUMN), terutama di sektor konstruksi. Namun, penerapan PSAK 72 menimbulkan tantangan besar ketika diterapkan pada klaim konstruksi. Studi kasus kualitatif ini menyelidiki bagaimana pendapatan dari klaim konstruksi diakui dan diungkapkan dalam BUMN yang terlibat dalam proyek infrastruktur nasional. Berdasarkan wawancara semiterstruktur dengan anggota dewan dan pembuat standar akuntansi, temuan menunjukkan kesenjangan yang signifikan antara persyaratan normatif PSAK 72 dan praktik lapangan. Meskipun PSAK 72 mensyaratkan bukti yang cukup mengenai kewajiban kinerja dan tingkat kelayakan penagihan sebelum mengakui pendapatan, dalam praktiknya, pendapatan dicatat berdasarkan instruksi lokasi, kemajuan teknis, dan penilaian manajerial— seringkali tanpa modifikasi kontrak formal. Perbedaan ini didorong oleh tekanan untuk memenuhi target kinerja dan memastikan kelangsungan keuangan di tengah keterbatasan pendanaan proyek. Studi ini berkontribusi pada literatur akuntansi dengan mengungkap celah dalam pengakuan klaim dan mengusulkan kerangka kerja tata kelola yang sensitif terhadap konteks. Temuan ini menawarkan implikasi berharga bagi regulator, auditor, dan institusi tata kelola korporat yang berupaya meningkatkan transparansi dan keselarasan dalam pelaporan keuangan infrastruktur publik.
Actions (login required)
 |
View Item |
