ARINTA, RIZTIAR (2013) ANALISIS PUTUSAN BANDING TERHADAP SENGKETA PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN BAGI PERUSAHAAN TERPADU. S2 thesis, Universitas Mercu Buana Jakarta-Menteng.
|
Text (COVER)
COVER.pdf Download (962kB) | Preview |
|
|
Text (ABSTRAK)
ABSTRAK.pdf Download (601kB) | Preview |
|
![[img]](https://repository.mercubuana.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (BAB I)
BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
|
Text (BAB II)
BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) |
|
|
Text (BAB IV)
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (615kB) |
|
|
Text (BAB V)
BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
|
|
Text (BAB VI)
BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (567kB) |
|
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (595kB) |
Abstract
Perusahaan terpadu selalu mengkreditkan Pajak Masukan untuk perolehan barang/jasa yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN. Fiskus melakukan koreksi atas pengkreditan tersebut dengan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai dasar hukumnya. Perusahaan mengajukan banding dan Pengadilan Pajak memenangkan perusahaan dengan mengabaikan PMK. Padahal hasil uji materi Mahkamah Agung menyatakan bahwa PMK tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang. Penelitian dilakukan dengan metode studi kasus pada PT. ABC, yaitu sebuah perusahaan terpadu industri bubur kertas yang memiliki hutan tanaman industri sebagai sumber bahan bakunya. Data yang diteliti adalah peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Agung, putusan Pengadilan Pajak, serta wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Pajak tidak menggunakan PMK karena berpendapat bahwa PT. ABC hanya melakukan penyerahan yang terutang pajak. Pendapat ini akan mengakibatkan perbedaan perlakuan terhadap kredit Pajak Masukan atas barang yang dibebaskan dari pengenaan PPN antara perusahaan terpadu dengan yang tidak terpadu. Pemerintah harus lebih jelas dan tegas dalam membuat kemudahan di bidang perpajakan, sehingga dalam penerapannya tidak menyimpang dari maksud dan tujuan diberikannya kemudahan tersebut.
| Item Type: | Thesis (S2) |
|---|---|
| NIM/NIDN Creators: | 55510120011 |
| Uncontrolled Keywords: | perusahaan terpadu, dibebaskan |
| Subjects: | 600 Technology/Teknologi > 650 Management, Public Relations, Business and Auxiliary Service/Manajemen, Hubungan Masyarakat, Bisnis dan Ilmu yang Berkaitan > 657 Accounting/Akuntansi |
| Divisions: | Pascasarjana > Magister Akuntansi |
| Depositing User: | MELATI CAHYA FITRIANI |
| Date Deposited: | 16 Aug 2022 03:10 |
| Last Modified: | 01 Nov 2025 03:38 |
| URI: | http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/67770 |
Actions (login required)
 |
View Item |
