KOMUNIKASI POLITIK POLITISI PEREMPUAN DALAM AGENDA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (Studi Tentang Peran Politisi Perempuan Partai Keadilan Sejahtera di Provinsi Banten Dalam Mewujudkan Janji Kampanye Politik)

SAIDAH, SITI (2008) KOMUNIKASI POLITIK POLITISI PEREMPUAN DALAM AGENDA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (Studi Tentang Peran Politisi Perempuan Partai Keadilan Sejahtera di Provinsi Banten Dalam Mewujudkan Janji Kampanye Politik). S2 thesis, Universitas Mercu Buana Jakarta-Menteng.

Preview	Text (Cover) COVER.pdf Download (84kB) | Preview
Preview	Text (Lembar Pengesahan) LEMBAR PENGESAHAN.pdf Download (329kB) | Preview
	Text (Bab 1) Bab1.pdf Restricted to Registered users only Download (270kB)
	Text (Bab 2) Bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (598kB)
	Text (Bab 3) Bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (162kB)
	Text (Bab 4) Bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text (Bab 5) Bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (124kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (408kB)

Abstract

Peran perempuan dalam politik pada masa kini adalah sesuatu hal yang biasa terjadi. Pemberdayaan perempuan menjadi agenda di seluruh dunia yang pada dasarnya adalah untuk memberikan posisi yang sejajar antara kaum perempuan dan laki-laki. Komunikasi politik para politisi perempuan menjadi penting ketika mereka mulai merambah ranah politik yang dekat dengan dunia ‘maskulin’. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, perempuan berusaha untuk mendapatkan pengakuan bahwa mereka mampu untuk berkiprah di ranah politik serta memperjuangkan agenda yang telah disepakati oleh kaum perempuan di dunia. Tak terkecuali para politisi perempuan sebuah partai dengan ideologi Islam menempatkan diri dan memperjuangkan hak-hak mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah model komunikasi politik politisi perempuan PKS Provinsi Banten mewujudkan agenda pemberdayaan perempuan. Untuk hal itu maka penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tradisi fenomenologi dan pendekatan interaksi simbolik dan dramaturgi. Hasil yang diperoleh berupa profil sebelas orang politisi perempuan PKS Provinsi Banten baik yang duduk di kepengurusan partai dan anggota legislatif daerah dan kota beserta pernyataan-pernyataan serta hasil pengamatan terhadap mereka, kemudian dikategorikan berdasarkan kemiripan jawaban dan perilaku mereka. Model yang diperoleh dari penelitian ini adalah model komunikasi politik politisi perempuan PKS Provinsi, beserta simbol, supporting system dan aktivitas komunikasi politik politisi perempuan PKS Provinsi banten. Latar belakang pemahaman Islam yang kuat selain merupakan modal dakwah bagi mereka juga memunculkan hambatan-hambatan dalam melakukan peran pemberdayaan perempuan dan komunikasi politik. In recent times, woman participation in politic is widespread. Empowering woman becomes an agenda in the world which is giving equal position between man and woman. Political communication for woman politician is turning into essential when they set up to ‘masculine’ political world. Woman – with difficulty and simplicity – try to get acknowledgement that they are ability to compete and struggle in political atmosphere in empowering Woman agendas. And woman politician from Islamic party have to alignment and speak out their sound to get their right. This study tried to describe and analyze how ‘the model figures’ communication of Banten’s woman politician from Welfare Justice Party to empower their agendas. This research use qualitative study with phenomenology tradition and Symbolic Interaction with dramaturgy. Study found that eleven person of informan – parliament and party members in Banten – has to arrangement in similar answer and habit to define the models. These communication models represent the local woman politician of welfare justice party models which include symbol, supporting system and other political communication activity. When they are made communication with public, strong Islamic literacy not only can be lead them a positive action (dakwah) but inconvenience in empowering their agenda and political communication.

Actions (login required)

View Item