MINI AUDIT KOMUNIKASI PADA BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJASAMA (HUMAJAS) LEMBAGA SANDI NEGARA (Transformasi Humajas Pasca Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik)

HUTOMO, ABID PRAYOGA (2017) MINI AUDIT KOMUNIKASI PADA BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJASAMA (HUMAJAS) LEMBAGA SANDI NEGARA (Transformasi Humajas Pasca Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik). S1 thesis, Universitas Mercu Buana Jakarta.

Preview	Text (HAL COVER) 1. HAL COVER.pdf Download (638kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (72kB) | Preview
	Text (BAB I) 3. BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (193kB)
	Text (BAB II) 4. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (256kB)
	Text (BAB III) 5. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (152kB)
	Text (BAB IV) 6. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (575kB)
	Text (BAB V) 7. BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (66kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA & LAMPIRAN) 8. DAFTAR PUSTAKA DAN LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Since law of the republic of the Indonesia number 14 of 2008 concerning Freedom of Information Act (UU KIP), all government agencies are required to publicly disclose information to the public. The National Cryptologhy Agency (Lemsaneg) as an agency that has long been managing state secret information, is now faced with a challenge on the principle of transparency of information to the public. In other words Lemsaneg is currently faced with a dilemma position. Lemsaneg must manage confidential information and must present information to the public. The Public Relations and Cooperation Section (Humajas) Lemsaneg then became the front guard of the agency in handling the two conditions. Research on Mini Communication Audit topic uses descriptive research method with qualitative approach. This study aims to get the facts related to the working program of the Humajas Section communication before and after the KIP Law as well as photographing what are the obstacles of communication and then presenting the mini audit results in the form of recommendations. The concepts used in this study use the concept of Susan Cluff and with the supporting concepts of the Minister of Administrative Reform and Bureaucracy Reform concerning Communication Audit Guidelines in Government Agencies. The result of this research get a number of findings data that is paradox characteristic of confidentiality and information disclosure and position and role of public relation still at technical level so that researcher concluding that in organizational aspect, Humajas part still facing bureaucratic process which is convoluted and communication aspect needed communication strategy cover How to run internal and external communication programs through the utilization of communications media owned by Humajas Section Sejak lahirnya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), seluruh instansi pemerintah diwajibkan untuk menyampaikan informasi kepada publik secara terbuka. Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) sebagai instansi yang telah lama mengelola informasi rahasia negara, kini dihadapkan pada tantangan pada prinsip transparansi informasi kepada publik. Dengan kata lain Lemsaneg saat ini sedang dihadapkan pada posisi dilematis, di satu sisi harus mengelola informasi rahasia, namun di sisi lain harus memenuhi kebutuhan informasi publik. Bagian Humas dan Kerja Sama (Humajas) Lemsaneg kemudian menjadi garda terdepan instansi dalam menangani kedua kondisi tersebut. Penelitian dengan topik Mini Audit Komunikasi ini menggunakan metode penelitian deksriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan fakta terkait kondisi program kerja komunikasi Bagian Humajas sebelum dan pasca UU KIP sekaligus memotret apa saja yang menjadi hambatan komunikasi dan kemudian menyajikan hasil mini audit tersebut berupa rekomendasi. Konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan konsep milik Susan Cluff dan dengan konsep pendukung dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Audit Komunikasi di Instansi Pemerintah. Hasil penelitian ini mendapatkan sejumlah data temuan yakni paradoks karakteristik kerahasiaan dan keterbukaan informasi serta posisi dan peran humas masih pada level teknis sehingga peneliti menyimpulkan bahwa pada aspek organisasi, Bagian Humajas masih berhadapan pada proses birokrasi yang berbelit, dan pada aspek komunikasi diperlukan strategi komunikasi yang mencakup bagaimana menjalankan program-program komunikasi internal dan eksterbal melalui pemanfaatan media komunikasi milik Bagian Humajas

Actions (login required)

View Item