PERMANA, DADAN RAHMAT (2017) ANALISIS RASIO KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DALAM MENILAI TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAN INDIKATOR LAYANAN PUBLIK PADA PEMERINTAH KOTA BEKASI TAHUN ANGGARAN 2011-2015. S2 thesis, Universitas Mercu Buana Jakarta.
|
Text (HAL COVER)
Hal Cover.pdf Download (318kB) | Preview |
|
|
Text (ABSTRAK)
Abstrak.pdf Download (90kB) | Preview |
|
Text (BAB I)
Bab 1.pdf Restricted to Registered users only Download (131kB) |
||
Text (BAB II)
Bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (226kB) |
||
Text (BAB III)
Bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (303kB) |
||
Text (BAB IV)
Bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (224kB) |
||
Text (BAB V)
Bab 5.pdf Restricted to Registered users only Download (759kB) |
||
Text (BAB VI)
Bab 6.pdf Restricted to Registered users only Download (98kB) |
||
Text (DAFTAR PUSTAKA DAN LAMPIRAN)
Hal Daftar Pustaka dan Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (448kB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hasil perhitungan dari rasio keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2011-2015, berdasarkan analisis kemandirian keuangan: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Analisis Share dan Growth Pendapatan Asli Daerah (PAD), Peta Kemampuan Keuangan Daerah, dan Indeks Kemampuan Keuangan dan indikator layanan publik: Analisis Varians Pendapatan, Analisis Varians Belanja, Rasio Keserasian Belanja, Rasio Pertumbuhan Belanja, dan Analisis Surplus/Defisit dan Pembiayaan Daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011-2015 yang sudah diaudit dan dipublikasikan oleh Pemerintah Kota Bekasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) Pemerintah Kota Bekasi pada Tahun Anggaran 2011-2015, tingkat kemandirian dan rasio derajat desentralisasi fiskal mempunyai pola hubungan konsultatif dan dinilai cukup mampu melaksanakan otonomi daerah. Penyelenggaraan APBD sangat efektif dan efisien. Kontribusi (share) PAD terhadap total pendapatan daerah secara keseluruhan mengalami peningkatan, namun pertumbuhan (growth) PAD secara keseluruhan mengalami penurunan. Pemerintah Kota Bekasi memiliki kemampuan keuangan yang tinggi (2) berdasarkan Indikator Layanan Publik, Pemerintah Kota Bekasi lebih banyak menggunakan anggarannya untuk kegiatan belanja tidak langsung dibandingkan untuk belanja pelayanan publik/belanja langsung. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) selama Tahun Anggaran 2011-2015 cenderung mengalami penurunan.
Actions (login required)
View Item |