HERMANTO, LUBIS (2013) KOMUNIKASI POLITIK ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) RI (Studi Kasus Mediasi Penanganan Konflik Pertambangan Di Kabupaten Bima). S2 thesis, Universitas Mercu Buana Jakarta.
|
Text (COVER)
COVER.pdf Download (1MB) | Preview |
|
|
Text (ABSTRAK)
ABSTRAK.pdf Download (702kB) | Preview |
|
![[img]](https://repository.mercubuana.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (BAB I)
BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (787kB) |
|
|
Text (BAB II)
BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (8MB) |
|
|
Text (BAB III)
BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
|
Text (BAB IV)
BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (8MB) |
|
|
Text (BAB V)
BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (713kB) |
|
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (651kB) |
|
|
Text (LAMPIRAN)
LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (477kB) |
Abstract
Penelitian ini mengkaji komunikasi politik yang dilakukan oleh Anggota DPD RI perwakilan Propinsi NTB sebagai mediator konflik pertambangan yang terjadi Di Kabupaten Bima, yang melibatkan pihak Pemerintah Kabupaten Bima, swasta, dan masyarakat. Tujuan penelitian mencari tahu komunikasi dan model komunikasi politik dalam proses mediasi yang dilakukan oleh Anggota DPD RI perwakilan Propinsi NTB. Landasan teoritik dari penelitian adalah teori mediasi. Paradigma dalam penelitian adalah paradigma konstruktivis, menggunakan pendekatan kualitatif, melalui metode studi kasus untuk mencari kekhususannya. Data primer diperoleh dari informan kunci melalui wawancara mendalam dan observasi berperan serta, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif menggunakan model interaktif yaitu mereduksi data, display data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model komunikasi politik Anggota DPD RI perwakilan Propinsi NTB dalam memediasi konflik pertambangan di Kabuapten Bima hanya bersifat satu arah yaitu dari bawah ke atas (bottom up). Model komunikasi politik yang digunakan ada dua yaitu komunikasi secara tatap muka (face to face) kepada pihak Pemerintah (namun cenderung melalui media) dan komunikasi tatap muka secara langsung (face to face) kepada masyarakat dalam ranah negosiasi. Komunikasi yang dilakukan cenderung tajam (pihak masyarakat) dan tumpul (pihak Pemerintah). Mediator tidak mampu mempertemukan pihak-pihak dalam lingkup ruang mediasi. Sehingga proses komunikasi politik tidak menghasilkan solusi dan titik temu. Pihak-pihak yang bertikai cenderung mempertahankan pendapat masing-masing. Tambahan lagi banyaknya isu-isu politik yang berkembang dengan hadirnya mediator yang akhirnya makin menimbulkan miscomunikasi dan mispersepsi. Konsolidasi sebagai jalan mediasi menyelesaikan masalah tidak menjadi solusi. Masalah baru tindakan "hukum jalanan" yaitu anakisme, pemblokiran pelabuhan, pembakaran kantor camat, dan kantor Bupati Kabupaten Bima, malah semakin memperkeruh suasana.
| Item Type: | Thesis (S2) |
|---|---|
| NIM/NIDN Creators: | 55210120039 |
| Divisions: | Pascasarjana > Magister Ilmu Komunikasi |
| Depositing User: | RIZKY MIJKA EDELWEIS |
| Date Deposited: | 01 Nov 2025 04:04 |
| Last Modified: | 01 Nov 2025 04:04 |
| URI: | http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/99990 |
Actions (login required)
 |
View Item |
