STRATEGI KOPERASI PRODUKSI SUSU BOGOR DALAM RANGKA MENINGKATKAN DAYA SAING

PURYANTO, EKO (2004) STRATEGI KOPERASI PRODUKSI SUSU BOGOR DALAM RANGKA MENINGKATKAN DAYA SAING. S2 thesis, Universitas Mercu Buana Jakarta.

[img]
Preview
Text (COVER)
COVER.pdf

Download (914kB) | Preview
[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
ABSTRAK.pdf

Download (673kB) | Preview
[img] Text (BAB I)
BAB I.pdf
Restricted to Registered users only

Download (970kB)
[img] Text (BAB II)
BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (3MB)
[img] Text (BAB III)
BAB III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (765kB)
[img] Text (BAB VI)
BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (2MB)
[img] Text (BAB V)
BAB V.pdf
Restricted to Registered users only

Download (615kB)
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Restricted to Registered users only

Download (500kB)

Abstract

Pada awalnya pengadaan susu segar dilakukan IPS lebih banyak melalui pola impor, selain harganya lebih murah juga mutunya lebih baik daripada susu segar produksi lokal. Melihat keadaan ini pemerintah mengeluarkan peraturan yang bertujuan melindungi peternakan rakyat. Pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama Menteri Koperasi No. 236/KPB/VII/82, Menteri Perindustrian No. 341/M/SK/782 dan Menteri Pertanian No. 521/KPTS/UM/7/82 mewajibkan Industri Pengolahan Susu (IPS) menunjukkan bukti serap (BUSEP) pembelian susu segar dalam negeri sebagai persyaratan memperoleh izin impor dan pengaturan rasio susu. Secara yuridis perlindungan terhadap produksi susu segar dalam negeri baru dimulai tahun 1982 dengan dikeluarkannya Surat Menteri Perdagangan No. 274/KP/VII/1982 tanggal 14 Agustus 1982. dalam surat tersebut ditetapkan bahwa UNIVERSI rasio perbandingan antara penyerapan susu segar dalam negeri dengan pembelian bahan baku asal impor adalah satu berbanding tujuh, hal ini berarti untuk MERGU-BUAANA -mengimpor tujuh ton bahan baku susu dari luar negeri maka IPS harus membeli satu ton susu segar dari dalam negeri. Tetapi dengan ditandatanganinya letter of intent antara pemerintah dengan IMF maka proteksi dan subsidi tidak relevan lagi. Hal ini ditunjukkan dengan keluarnya Inpres No. 4 Tahun 1998 tentang koordinasi pembinaan dan pengembangan persusunan nasional, memutuskan bahwa kebijakan rasio susu lokal

Item Type: Thesis (S2)
NIM/NIDN Creators: 13102-022
Divisions: Pascasarjana > Magister Manajemen
Depositing User: RIZKY MIJKA EDELWEIS
Date Deposited: 10 Oct 2025 04:09
Last Modified: 10 Oct 2025 04:09
URI: http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/98984

Actions (login required)

View Item View Item