ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA PENGELOLAANKEUANGAN DAERAH DI ERA OTONOMI DAERAHPADA PROVINSI YANG DIBENTUK SEBELUMDAN SETELAH DIBERLAKUKANNYA UU NO. 22 TAHUN 1999

NINGRAT, ADETYA CAHYA (2021) ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA PENGELOLAANKEUANGAN DAERAH DI ERA OTONOMI DAERAHPADA PROVINSI YANG DIBENTUK SEBELUMDAN SETELAH DIBERLAKUKANNYA UU NO. 22 TAHUN 1999. S2 thesis, Universitas Mercu Buana Jakarta.

Preview	Text (HAL COVER) 1.Cover.pdf Download (430kB) | Preview
	Text (BAB I) 2.bab 1 - adetya ningrat.pdf Restricted to Registered users only Download (48kB)
	Text (BAB II) 3.bab 2 - adetya ningrat.pdf Restricted to Registered users only Download (52kB)
	Text (BAB III) 4.bab 3 - adetya ningrat.pdf Restricted to Registered users only Download (155kB)
	Text (BAB IV) 5.bab 4 - adetya ningrat.pdf Restricted to Registered users only Download (74kB)
	Text (BAB V) 6.bab 5 - adetya ningrat.pdf Restricted to Registered users only Download (308kB)
	Text (BAB VI) 7.bab 6 adetya ningrat.pdf Restricted to Registered users only Download (38kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8.daftar pustaka - adetya ningrat.pdf Restricted to Registered users only Download (29kB)
	Text (LAMPIRAN) 9.Lampiran - adetya ningrat.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Comparative Performance Analysis of Financial Management in the Era of Regional Autonomy In The Province Formed Before And After application of Law No. 22, 1999, in a period of Fiscal Year 2010 - 2013. In the implementation of regional autonomy, finance is an important factor that needs serious attention. In this connection it is necessary for performance assessment and financial capacity of local governments to determine the development of the financial management area every year. This study used a descriptive study with a qualitative approach. The results showed that the Province's financial capability is formed prior to the enactment of Law no. 22 of 1999 is still in the criteria Both the average ratio of 45.38% DOF. Provincial financial performance established before the enactment of Law no. 22, 1999, from 2010 to 2013 experienced a positive trend with an increase in the average level of financial independence 129.34%, 105.59% PAD effectiveness, priority allocation of expenditure is on recurrent expenditure, the growth ratio of revenue, income and spending growth are fluctuate. While the province formed after the enactment of Law no. 22 of 1999 is still in the criteria Enough with the average ratio of 30.12% DOF. Provincial financial performance established before the enactment of Law no. 22, 1999, from 2010 to 2013 experienced a positive trend with an increase in the average level of financial independence 129.34%, 105.59% PAD effectiveness, priority allocation of expenditure is on recurrent expenditure, the growth ratio of revenue, income and spending growth are fluctuate. This indicates there is no significant difference between the old province is formed before the Law no. 22 in 1999 and a new province that is formed after the Law no. 22, 1999 in the area of financial management performance. This indicates that in terms of the ability to manage local finance new provincial areas can match the old provincial areas that in fact more experienced in managing finances region. Keywords: autonomy, financial capacity, financial performance Province in Indonesia in 2010-2013 Analisis Perbandingan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi Daerah Pada Provinsi Yang Dibentuk Sebelum Dan Setelah Diberlakukannya UU No. 22 tahun 1999 dalam periode Tahun Anggaran 2010 - 2013. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, keuangan menjadi faktor penting yang perlu mendapat perhatian serius. Sehubungan dengan hal itu perlu dilakukan penilaian kinerja serta kemampuan keuangan pemerintah daerah untuk mengetahui perkembangan pengelolaan keuangan daerah setiap tahun. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan kemampuan keuangan Provinsi yang dibentuk sebelum diberlakukannya UU no. 22 tahun 1999 masih dalam kreteria Baik dengan ratarata rasio DOF 45,38%. Kinerja keuangan Provinsi yang dibentuk sebelum diberlakukannya UU no. 22 tahun 1999 dari tahun 2010 hingga 2013 mengalami kecendrungan peningkatan yang positif dengan rata-rata tingkat kemandirian keuangan 129,34%, efektifitas PAD 105,59%, prioritas alokasi belanja masih pada belanja rutin, pertumbuhan rasio PAD, Pendapatan dan belanja mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Sedangkan pada Provinsi yang dibentuk setelah diberlakukannya UU no. 22 tahun 1999 masih dalam kreteria Cukup dengan ratarata rasio DOF 30,12%. Kinerja keuangan Provinsi yang dibentuk sebelum diberlakukannya UU no. 22 tahun 1999 dari tahun 2010 hingga 2013 mengalami kecendrungan peningkatan yang positif dengan rata-rata tingkat kemandirian keuangan 129,34%, efektifitas PAD 105,59%, prioritas alokasi belanja masih pada belanja rutin, pertumbuhan rasio PAD, Pendapatan dan belanja mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Hal ini mengindikasikan tidak ada perbedaan yang signifikan antara Provinsi lama yaitu yang dibentuk sebelum adanya UU no. 22 tahun 1999 dan Provinsi baru yaitu yang dibentuk sesudah adanya UU no. 22 tahun 1999 dalam kinerja pengelolaan keuangan daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam hal kemampuan mengelola keuangan daerah daerah Provinsi baru dapat menyamai daerah Provinsi lama yang notabene sudah lebih berpengalaman dalam mengelola keuangan daerahnya. Kata kunci: otonomi daerah, kemampuan keuangan, kinerja keuangan Provinsi di Indonesia tahun 2010-2013

Actions (login required)

View Item