ANALISIS OPINI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH YANG MEMPEROLEH OPINI WAJAR DENGAN PENGECUALIAN

NURZAMAN, KRISNA (2019) ANALISIS OPINI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH YANG MEMPEROLEH OPINI WAJAR DENGAN PENGECUALIAN. S1 thesis, Universitas Mercu Buana Jakarta.

Preview	Text (HAL COVER) 1. Hal cover.pdf Download (137kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2. Abstrak.pdf Download (140kB) | Preview
Preview	Text (LEMBAR PERNYATAAN) 3. Lembar Pernyataan.pdf Download (220kB) | Preview
Preview	Text (LEMBAR PENGESAHAN) 4. Lembar Pengesahan.pdf Download (147kB) | Preview
Preview	Text (KATA PENGANTAR) 5. Kata Pengantar.pdf Download (166kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 6. Daftar Isi.pdf Download (79kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR TABEL) 7. Daftar Tabel.pdf Download (151kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR GAMBAR) 8. Daftar Gambar.pdf Download (123kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR LAMPIRAN) 9. Daftar Lampiran.pdf Download (147kB) | Preview
	Text (BAB I) 10. BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (375kB)
	Text (BAB II) 11. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (425kB)
	Text (BAB III) 12. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (127kB)
	Text (BAB IV) 13. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (465kB)
	Text (BAB V) 14. BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (172kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 15. daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (172kB)
	Text (LAMPIRAN) 16. Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

The purpose of the study was to analyze and provide descriptions of the things that led to BPK opinion on the Local Government Financial Statements (LKPD) in the Districts and Cities in Bengkulu Province. Based on Law No.15 of 2004 concerning Examination of Management and Responsibility of State Finance, BPK opinion is given based on the general criteria of Conformity with Government Accounting Standards (SAP), Compliance with applicable laws and regulations, Effectiveness of Internal Control Systems (SPI). This study uses descriptive qualitative methods with reference to existing government regulations. This research uses secondary data data sources obtained from the BPKRI head office. The theory used in this study is the theory of judgment. The results showed that the fair opinion with exceptions from the BPKRI given to the LKPD of Rejang Lebong Regency and the City of Bengkulu was due to the findings of the SPI ineffectiveness with the highest findings, namely, the weakness of the control system in implementing the revenue and expenditure budget. Non-compliance with applicable legislation is found in cases of regional losses, potential regional losses, lack of acceptance, inequality, administrative inefficiency and ineffectiveness. Several cases were found which indicated a discrepancy between the LKPD of Rejang Lebong Regency and the City of Bengkulu with SAP, namely a discrepancy with PSAP No. 01 Presentation of Financial Statements, PSAP No. 02, PSAP No.4 CALK, PSAP No.5 Accounting for Inventories, PSAP No. 6 Investment, PSAP No.9 Accounting for PSAP Obligations No.10 Correction of Statements of Budget Realization and PSAP No. 07 Accounting for Fixed Assets. The cause of the Rejang Lebong District and the City of Bengkulu not yet obtaining a WTP opinion is the weak quality of human resources who run the regional financial cycle. Limited facilities and infrastructure available, previous year recommendations that have not been followed up. Keywords: BPK Opinion Analysis, Local Government Financial Reports Tujuan penelitian adalah menganalisis dan memberikan diskripsi hal-hal yang menyebabkan pemberian opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Bengkulu. Berdasarkan UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, opini pemeriksaan BPK diberikan berdasarkan kriteria umum Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP),Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku,Efektifitas Sistem Pengendalian Internal (SPI). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan acuan peraturan pemerintah yang ada. Penelitian ini dengan menggunakan data sekunder sumber data yang di peroleh dari kantor pusat BPKRI. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori judgement. Hasil penelitian menunjukkan bahwa opini Wajar Dengan Pengecualian dari BPKRI yang diberikan kepada LKPD Kabupaten Rejang Lebong dan Kota Bengkulu, disebabkan adanya temuan kasus Ketidakefektifan SPI dengan temuan tertingi yaitu, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja. Ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku ditemukan kasus kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan,ketidakhematan,ketidakefisienan administrasi dan ketidakefektifan. Ditemukan beberapa kasus yang mengindikasikan ketidaksesuaian LKPD Kabupaten Rejang Lebong Dan Kota Bengkulu dengan SAP, yaitu ketidaksesuaian dengan PSAP No. 01 Penyajian Laporan Keuangan, PSAP No. 02, PSAP No.4 CALK, PSAP No.5 Akuntansi Persediaan,PSAP No.6 Investasi,PSAP No.9 Akuntansi Kewajiban PSAP No.10 Koreksi keslahanLaporan Realisasi Anggaran dan PSAP No. 07 Akuntansi Aset Tetap. Penyebab Kabupaten Rejang Lebong dan Kota Bengkulu belum memperoleh opini WTP adalah lemahnya kualitas SDM yang menjalankan siklus keuangan daerah. Terbatasnya sarana dan prasarana yang ada,Rekomendasi tahun sebelumnya yang belum ditindak lanjuti. Kata Kunci : Analisis Opini BPK, Laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Actions (login required)

View Item