SANAWIAH, SITI (2020) SISTEM INFORMASI VERIFIKASI DAN VALIDASI PENEMPATAN JABATAN PELAKSANA PADA PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA (STUDI KASUS: BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA). S1 thesis, Universitas Mercu Buana Bekasi.
|
Text
01 COVER.pdf Download (780kB) | Preview |
|
![[img]](https://repository.mercubuana.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
02 BAB 1.pdf Restricted to Registered users only Download (357kB) |
|
|
Text
03 BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (680kB) |
|
|
Text
05 BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (628kB) |
|
|
Text
04 BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (339kB) |
|
|
Text
06 BAB 5.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
|
|
Text
07 BAB 6.pdf Restricted to Registered users only Download (270kB) |
|
|
Text
08 DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (310kB) |
|
|
Text
09 LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (532kB) |
Abstract
ABSTRAK Nama : Siti Sanawiah NIM : 41818120081 Pembimbing TA : Wuwuh Bekti Hartiningsih, ST. MMSI. Judul : Sistem Informasi Verifikasi dan Validasi Penempatan Jabatan Pelaksana Pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Studi Kasus: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta) Proses pengajuan usulan verifikasi dan validasi penempatan jabatan pelaksana saat ini masih dilakukan secara manual. Dasar verifikasi dan validasi adalah usulan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), selama SKPD tidak mengusulkan ke Subbidang Perencanaan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, maka Subbidang Perencanaan Pegawai BKD Provinsi DKI Jakarta tidak berwenang untuk melakukan verifikasi dan validasi sehingga terjadi ketidaksesuaian data yang dapat merugikan PNS karena tidak terintegrasinya data antara Subbidang Perencanaan Pegawai dengan Subbidang Jabatan Fungsional dan Subbidang Mutasi BKD Provinsi DKI Jakarta. Sistem berjalan saat ini yaitu setiap bulan Subbidang Perencanaan Pegawai harus menanyakan dan meminta salinan SK Jabatan Fungsional ataupun SK Mutasi Pegawai ke Subbidang tersebut untuk dapat diinput perubahannya oleh UPT. Pusdatin BKD Provinsi DKI Jakarta ke dalam Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) untuk perubahan grade Tunjangan Kinerja Daerah (TKD), jika hal tersebut tidak dilakukan akan terjadi kekurangan bayar TKD atau kelebihan bayar TKD, sehingga berpotensi menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengakibatkan BKD harus membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Tujuan dari penelitian ini dapat mendisiplinkan subbidang-subbidang lain agar langsung melakukan penginputan SK agar terbayarnya TKD PNS sesuai dengan kinerja pegawai. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan studi pustaka. Dan Model pengembangan perangkat lunak yang digunakan yaitu Model Waterfall (Model Air Terjun). Dengan tahapan Analisis kebutuhan perangkat lunak, Desain, Pembuatan kode program, Pengujian. Hasil dari penelitian ini agar sistem Verval yang dibuat dapat digunakan untuk mempermudah proses verifikasi dan validasi penempatan jabatan pelaksana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, agar waktu proses yang dilakukan tidak memakan waktu yang lama dan terintegrasinya data antara Subbidang di BKD dan SKPD. Kata kunci: Sistem Informasi, Verifikasi dan Validasi (Verval), Waterfall. http://digilib.mercubuana.ac.id/ vi ABSTRACT Name : Siti Sanawiah Student Number : 41818120081 Counsellor : Wuwuh Bekti Hartiningsih, ST. MMSI Title : Sistem Informasi Verifikasi Dan Validasi Penempatan Jabatan Pelaksana Pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Studi Kasus: Badan Kepegawaian Provinsi DKI Jakarta) The process for submitting the proposal for verification and validation of executing positions is currently still being done manually. The basis of verification and validation is a proposal from the Regional Work Unit (SKPD), as long as the SKPD does not propose Verval, The Employee Planning Subdivision of DKI Jakarta Provincial Personnel Agency is not authorized to conduct verification and validation so that there is a discrepancy of data that can be detrimental to civil servants. Because data is not integrated between the Employee Planning Subdivision and the DKI Jakarta Provincial BKD Mutation Subdivision. The current system is that every month The Employee Planning Subdivision must inquire and request a copy of The Functional Positition Decree or Employee Mutation Decree to be inputted to the system by UPT. Pusdatin to make changes into the Civil Service Information System (SIMPEG) for changes in the grade of the Regional Performance Allowance (TKD), if this is not done there will be a underpayment TKD or overpaid of the TKD, so that it has the potential became the findings of the Supreme Audit Agency (BPK) which results in having to make a case report (BAP). The purpose of this study can be to discipline other subdivision so that they can directly input and collect SKs so that civil servants are paid according to employee performance. Data collection methods that the authors use in this study are observation, interviews, and literature study. And the software development model used is the Waterfall Model. With the stages of analysis of software requirements, Design, Program code generation, Testing. The results of this study made so that the Verval system can be used to facilitate the verification and validation of the executing positions of the DKI Jakarta government, so that the processing time does not take a long time, and data integration from the subdivision in BKD and SKPD. Keywords: Verification and Validation (Verval), Information System, Waterfall.
Actions (login required)
 |
View Item |
