PANJAITAN, LEONARD TIOPAN (2011) ANALISIS PENANGANAN CARDING DAN PERLINDUNGAN NASABAH DALAM KAITANNYA DENGAN UNDANG UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK NO 11 TAHUN 2008 SEBUAH STUDI KASUS PENANGANAN CARDING OLEH PT BANK X. S2 thesis, Universitas Mercu Buana Jakarta-Menteng.
|
Text (Cover)
COVER.pdf Download (151kB) | Preview |
|
|
Text (Abstrak)
ABSTRAK.pdf Download (71kB) | Preview |
|
![[img]](https://repository.mercubuana.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (Bab 1)
BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (168kB) |
|
|
Text (Bab 2)
BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (171kB) |
|
|
Text (Bab 3)
BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (92kB) |
|
|
Text (Bab 4)
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (523kB) |
|
|
Text (Bab 5)
BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (26kB) |
|
|
Text (Daftar Pustaka)
PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (80kB) |
Abstract
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) secara langsung dan tidak langsung berpotensi melahirkan kejahatan-kejahatan siber (Cybercrime) khususnya Carding. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah wujud dari tanggung jawab yang harus diemban oleh negara untuk memberikan perlindungan maksimal pada seluruh aktivitas pemanfaatan TIK dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. UU ITE No.11 tahun 2008 merupakan jaminan kepastian hukum yang akan membuat seluruh aktivitas pemanfaatan TIK di dalam negeri terlindungi dengan baik dari potensi kejahatan dan penyalahgunaan teknologi. Kepastian hukum ini juga harus dirasakan oleh pelaku industri kartu kredit termasuk kastemer. Dengan cara ini maka bertransaksi di internet dengan menggunakan kartu kredit sebagai alat pembayaran dapat berlangsung secara aman dan nyaman. UU ITE No.11 tahun 2008 merupakan undang-undang yang mengatur kejahatan dunia maya (cyber crime) dengan ancaman pidananya yang cukup keras. Undang-undang ini menjadi rezim hukum baru yang spesifik dalam peraturan perundang-undangan di bidang teknologi, informasi dan komunikasi. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini adalah: bagaimanakah pengaturan industri kartu kredit di Indonesia, bagaimanakah bentuk cyber crime di bidang perbankan khususnya carding, bagaimanakah bank melindungi nasabahnya dalam penanganan dan pencegahan aksi-aksi carding yang semuanya akan dikaitkan dengan UU ITE No.11 tahun 2008. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan tambahan analisa data statistik untuk mengkaji penanganan carding di Bank X. Pada prakteknya UU ITE No.11 tahun 2008 dapat menjadi landasan penegakan hukum yang baru di bidang kartu kredit yang pemakaiannya dalam bidang pembayaran sudah semakin meluas terutama pada perdagangan elektronik (e-commerce). Untuk itu perlu segera diupayakan sosialisasi UU ITE No.11 tahun 2008 ke seluruh pemangku kepentingan untuk melindungi industri kartu kredit dari kejahatan kerah putih.
Actions (login required)
 |
View Item |
