IDENTIFIKASI PERCEIVED QUALITY PELAYANAN PERIZINAN FREKUENSI DINAS PENERBANGAN DAN MARITIM BERDASARKAN PENDEKATAN KEPUASAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

SITORUS, SUGIANTO ANTONI (2017) IDENTIFIKASI PERCEIVED QUALITY PELAYANAN PERIZINAN FREKUENSI DINAS PENERBANGAN DAN MARITIM BERDASARKAN PENDEKATAN KEPUASAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA. S2 thesis, Universitas Mercu Buana.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
ABSTRAK Sugianto Antoni Sitorus.pdf

Download (29kB) | Preview
[img]
Preview
Text (COVER)
1. COVER Sugianto Antoni Sitorus.pdf

Download (305kB) | Preview
[img] Text (BAB I)
BAB I Sugianto Antoni Sitorus.pdf
Restricted to Registered users only

Download (41kB)
[img] Text (BAB II)
BAB II Sugianto Antoni Sitorus.pdf
Restricted to Registered users only

Download (499kB)
[img] Text (BAB III)
BAB III Sugianto Antoni Sitorus.pdf
Restricted to Registered users only

Download (247kB)
[img] Text (BAB IV)
BAB IV Sugianto Antoni Sitorus.pdf
Restricted to Registered users only

Download (386kB)
[img] Text (BAB V)
BAB V Sugianto Antoni Sitorus.pdf
Restricted to Registered users only

Download (26kB)
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
DAFTAR PUSTAKA Sugianto Antoni Sitorus.pdf
Restricted to Registered users only

Download (466kB)

Abstract

Dalam konsep New Public Management (NPM), birokrasi pemerintah sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat dituntut untuk lebih mengedepankan aspek hasil (results) dibandingkan dengan sekedar kontrol terhadap pembelanjaan anggaran dan kepatuhan terhadap prosedur. Bagi lembaga pelayanan publik, reformasi pada bidang aparatur negara ini berimplikasi secara mendasar pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Pelayanan publik merupakan hal penting dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan program pemerintah. Pelayanan publik menjadi bagian dari birokrasi yang harus direformasi sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (RPJPN 2005-2025). Salah satu fungsi pemerintah dalam pelayanan publik adalah perizinan dengan kualitas pelayanan yang mencakup waktu pelayanan yang cepat, akurat dan memberikan kepastian hukum. Dengan semangat melakukan reformasi birokrasi, maka pemertintah menetapkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik agar setiap layanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah dapat memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat. Pada tulisan ini akan dicoba dibahas lebih lanjut mengenai teknik pengukuran persepsi kualitas pelayanan (Perceived Service Quality) metode Structural Equation Modelling (SEM) atau model persamaan struktural, yaitu suatu analisis yang dapat digambarkan sebagai kombinasi antara regresi berganda dan analisis faktor untuk menduga hubungan yang tidak bebas tetapi saling berhubungan secara bersama-sama.

Item Type: Thesis (S2)
Call Number CD: CDT/MTEL/2016/013
Call Number: 54/MTEL/2016/013
NIM: 55413110002
Uncontrolled Keywords: Perceived Quality, Kepuasan Masyarakat, SEM, Amos, Perceived Quality, Satisfaction Society, SEM, Amos
Subjects: 600 Technology/Teknologi > 620 Engineering and Applied Operations/Ilmu Teknik dan operasi Terapan > 621 Applied Physics/Fisika terapan > 621.3 Electrical Engineering, Lighting, Superconductivity, Magnetic Engineering, Applied Optics, Paraphotic Technology, Electronics Communications Engineering, Computers/Teknik Elektro, Pencahayaan, Superkonduktivitas, Teknik Magnetik, Optik Terapan, Tekn
Divisions: Pascasarjana > Magister Teknik Elektro
Depositing User: Rokhyudi
Date Deposited: 18 Jan 2018 05:44
Last Modified: 18 Jan 2018 05:44
URI: http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/40222

Actions (login required)

View Item View Item