KOMUNIKASI POLITIK ANGGOTA DPRD DKI JAKARTA DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PERDA (Studi Kasus Perdebatan Tentang Rancangan Perda Reklamasi)

EDINBUR, ACHMAD RIZKI (2017) KOMUNIKASI POLITIK ANGGOTA DPRD DKI JAKARTA DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PERDA (Studi Kasus Perdebatan Tentang Rancangan Perda Reklamasi). S2 thesis, Universitas Mecu Buana Jakarta.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
Abstrak.pdf

Download (105kB) | Preview
[img]
Preview
Text (COVER)
LEMBAR COVER TESIS.pdf

Download (717kB) | Preview
[img] Text (BAB I)
BAB I.pdf
Restricted to Registered users only

Download (177kB)
[img] Text (BAB II)
BAB II-.pdf
Restricted to Registered users only

Download (440kB)
[img] Text (BAB III)
BAB III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (200kB)
[img] Text (BAB IV)
BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (244kB)
[img] Text (BAB V)
BAB V.pdf
Restricted to Registered users only

Download (105kB)
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
DAFTAR PUSTAKA DAN LAMPIRAN.pdf
Restricted to Registered users only

Download (250kB)

Abstract

Komunikasi pollitik dapat dipahami sebagai bagian dari semua kegiatan sistem politik dan menggambarkan masa kini serta masa lampau. Sehingga aspirasi dan kepentingan dikomfirmasikan menjadi berbagai kebijakan publik. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji tentang bagaimana komunikasi politik anggota DPRD DKI Jakarta berlangsung sehingga terjadi perdebata-perdebatan dalam pengambilan keputusan tentang perda reklamasi. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif denagan metode studi kasus. Pengumpulan data dengan menggunakan data primer hasil wawancara dan data sekunder melalui bedah dokumentasi dan kepustakaan. Pengelolaan data melalui analisis kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Pertama, DPRD DKI Jakarta adalah merupakan lembaga penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki fungsi dan tugas pengawasan anggaran dan penyusunan peraturan daerah (legeslasi). DPRD DKI memiliki alat kelengkapan seperti komisi, Badan legislasi Daerah dan Badan Kehormatan. Komisi-komisi dan badan legislasi merupakan jembatan kemitraan antara DPRD DKI Jakarta dengan eksekutif, contoh 1) Komisi memiliki kemitraan dengan satuan kerja perangkat daerah, 2) Badan legislasi DPRD DKI Jakarta memiliki kemitraan dengan pemerintah daerah dalam hal ini TIM eksisten perda. Kedua, penyusunan perda reklamasi oleh DPRD DKI Jakarta merupakan hak legislasi DPRD DKI Jakarta, namun pelaksanaannya DPRD DKI Jakarta perlu melakukan komunikasi politik dengan pemerintah DKI Jakarta tentang rencana penyusunan rancangan peraturan daerah hal ini dilakukan, untuk menghindari kemungkinan pemerintah juga sedang mempersiapkan rancangan peraturan daerah yang sama.

Item Type: Thesis (S2)
Call Number CD: CDT/PCOM/2017/009
Call Number: 52/PCOM/2017/009
NIM: 55214120022
Uncontrolled Keywords: Komunikasi Politik, Legeslatif, Eksekutif, Perda Reklamasi, Political Communication, Legeslatif, Executive, Regulation Reclamation
Subjects: 300 Social Science/Ilmu-ilmu Sosial > 320 Political dan Government Science/Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan > 320.1-320.9 Standard Subdivisions of Political dan Government Science/Subdivisi Standar Dari Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan > 320.9 Political Situation and Condition/Situasi dan Kondisi Politik
Divisions: Pascasarjana > Magister Ilmu Komunikasi
Depositing User: Rokhyudi
Date Deposited: 15 Nov 2017 08:19
Last Modified: 15 Nov 2017 08:19
URI: http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/39590

Actions (login required)

View Item View Item