Analisis Penggabungan Usaha dari Sudut Pandang Perpajakab (Studi Kasus pada PT. Bank CIC International Tbk.)

SE, ASMADI (2006) Analisis Penggabungan Usaha dari Sudut Pandang Perpajakab (Studi Kasus pada PT. Bank CIC International Tbk.). S2 thesis, Universitas Mercu Buana Jakarta-Menteng.

Preview	Text (Cover) COVER.pdf Download (82kB) | Preview
Preview	Text (Pengesahan) PENGESAHAN TESIS.pdf Download (90kB) | Preview
Preview	Text (Kata Pengantar) KATA PENGANTAR dan DAFTAR ISI.pdf Download (166kB) | Preview
	Text (Bab 1-3) BAB-I-I.pdf Restricted to Registered users only Download (301kB)
	Text (Bab 4) BAB- IV.pdf Restricted to Registered users only Download (309kB)
	Text (Bab 5) BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (128kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (112kB)
	Text (Lampiran) LAMPIRAN I.pdf Restricted to Registered users only Download (215kB)

Abstract

Karya tulis ini membahas mengenai analisis penggabungan usaha dari sudut perpajakan dengan mengambil kasus pada perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Jakarta, yaitu PT. Bank CIC International Tbk sebagai surviving bank dalam kasus merger dengan PT. Bank Danpac Tbk dan PT Bank Pikko Tbk, Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk memberi pemahaman yang lebih komprehensif dalam pelaksanaan aktivitas merger dari sudut perpajakannya. Bagi Wajib Pajak yang akan melakukan merger atau yang perusahaanya sedang melakukan Restrukturisasi, dengan pemahaman yang baik diharapkan dapat melakukan Tax Planning secara optimal dan terhindar dari kekeliruan penerapan peraturan perpajakan. Merger terjadi jika dua atau lebih usaha yang terpisah bersama–sama menjadi satu entitas ekonomi. Ada dua metode yang bisa dipakai merger yaitu Metode Pembelian dan Metode Penyatuan Kepemilikan (Pooling Of Interest). Pada metode pembelian, karena pencatatan pengalihan harta dan kewajiban berdasarkan nilai pasar, maka dimungkinkan timbul goodwill sebagai selisih lebih antara nilai buku dan nilai wajarnya. Sebaliknya, metode penyatuan kepemilikan pencatatan dilakukan berdasarkan nilai buku sehingga goodwill menjadi tidak relevan sama sekali. Peraturan Perpajakan Indonesia semula tidak memperbolehkan menggunakan metode penyatuan kepemilikan karena dengan metode ini tidak dimungkinkan dihasilkan potensi pajak atas goodwill tersebut. Namun karena terjadi perkembangan keadaan dan desakan dari dunia usaha, apalagi setelah dilanda krisis moneter yang menyebabkan banyak perusahaan menderita kerugian hebat, Pemerintah dalam hal ini Meteri Keuangan memberikan sedikit kelonggaran untuk penggunaan metode ini. Pada awalnya, hanya ditentukan secara selektif wajib pajak yang diperbolehkan menggunakannya, dan terus diperlonggar syaratnya hingga peraturan yang terakhir sudah dapat diterapkan bagi semua perusahaan (Keputusan Menteri Keuangan No. 422/KMK.04/1998 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 211/KMK.03/2003). Hasil dari penelitian yang dilakukan dalam karya akhir ini membuktikan bahwa Pemerintah berhasil mendorong perusahaan perbankan untuk memenuhi kewajiban penyediaan modal minimum dan memanfaatkan fasilitas perpajakan yang diberikan dengan melakukan merger. Fasilitas yang cukup menarik adalah diperbolehkannya mengalihkan sisa kerugian Badan Usaha lama dengan cara melakukan revalusi aktiva tetap.

Actions (login required)

View Item