ANALISIS SISTEM AKUNTANSI ASET TETAP PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA DALAM MENDUKUNG MANAJEMEN ASET DAERAH

SUSANTI, SUSANTI (2009) ANALISIS SISTEM AKUNTANSI ASET TETAP PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA DALAM MENDUKUNG MANAJEMEN ASET DAERAH. S2 thesis, Universitas Mercu Buana Jakarta-Menteng.

Preview	Text (Cover) COVER.doc.pdf Download (143kB) | Preview
	Text (Bab 1 - 6) THESIS.doc.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Implementation of regional autonomy supported by Law No. 22 in 1999 and modified by Law No. 32 of 2004 brought changes to the system of government more desentralistik. The consequence of these changes bring the obligation of local governments to improve accountability and transparency of financial management areas. It is necessary to report the realization of APBD Reports, Balance Sheet, Cash Flow Reports and Notes on the Financial Reports as required in Law. 17 of 2003 on State Finance and Law No. 105 Year 2000 on Financial Management and Accountability Area. Implementation of the research conducted in the DKI Jakarta Provincial Government and CPC Representative Office in a way to collect and analyze data such as Financial Results and Reports Financial Inspection Agency Check up, 2006 Fiscal Year Budget Checking Calculation of Regional Income and Expenditure Year Budget (APBD Fiscal Year) 2003 Provincial DKI Jakarta and the results of the second semester examination on the Fiscal Year 2006 Beginning Balance Provinsi DKI Jakarta Per 01 January 2003. Results of research indicate that there are still some weaknesses in the implementation of fixed asset accounting system done by the Provincial Government of DKI Jakarta. Weaknesses are the implementation of fixed asset accounting policies that have not been entirely based on the Government Accounting Standard, as well as weaknesses in the implementation of the Regional Financial Information System and in the implementation of Asset Management. Pelaksanaan otonomi daerah yang dimotori dengan lahirnya UU No. 22 tahun 1999 dan diubah dengan UU No. 32 Tahun 2004 membawa perubahan terhadap sistem pemerintahan yang lebih desentralistik. Konsekuensi perubahan tersebut memunculkan kewajiban pemerintah daerah untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan laporan pertanggungjawaban yang terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana yang disyaratkan dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Pelaksanaan penelitian dilakukan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan di Kantor BPK Perwakilan dengan cara mengumpulkan dan menganalisa data-data berupa Laporan Keuangan dan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2006 atas Pemeriksaan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (APBD TA) 2003 Provinsi DKI Jakarta dan Hasil Pemeriksaan Semester II TA 2006 atas Neraca Awal Provinsi DKI Jakarta Per 01 Januari 2003. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kelemahan dalam penerapan sistem akuntansi aset tetap yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kelemahan tersebut diantaranya penerapan kebijakan akuntansi aset tetap yang belum sepenuhnya berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah, serta kelemahan dalam pelaksanaan Sistem Informasi Keuangan Daerah dan dalam penerapan Manajemen Aset.

Actions (login required)

View Item