Tindakan komisi penyiaran Indonesia thd program tayangan seks di televisi

Yulianto, Ferri (2008) Tindakan komisi penyiaran Indonesia thd program tayangan seks di televisi. S1 thesis, Universitas Mercu Buana.

Text (Full Text) Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (0B)

Abstract

ABSTRAKSI Ferri Yulianto (04103108) Tindakan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terhadap program tayangan seks di Televisi (Studi kasus penayangan film Farewell My Love di O’Channel) Sejak di sahkannya Undangundang No.32 tahun 2002 terjadi perubahan fundamental dalam pengelolaan sistem penyiaran di Indonesia. Perubahan paling mendasar dalam semangat UU tersebut adalah adanya limited transfer of authority dari pengelolaan penyiaran yang selama ini merupakan hak ekslusif pemerintah kepada sebuah badan independent regulatory body bernama Komisi Penyiaran Indonesia. Berdasarkan pengamatan KPI, materi seks secara vulgar seperti, adegan ciuman, secara eksplisit maupun implisit dan adegan hubungan seks secara eksplisit maupun implisit (terutama dalam film impor), penonjolan anggota tubuh perempuan (terutama dada,pantat,paha), muatan tayangan tersebut bahkan kadang hadir pada jam anakanak dan remaja masih lazim menonton (sebelum pukul 22.00). Seperti terlihat dalam kasus penayangan film Farewell My Love yang disiarkan oleh O’Channel. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tindakan Komisi Penyiaran Indonesia terhadap program tayangan seks di televisi. Tipe penelitiannya adalah deskriptif dengan metode studi kasus. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan tehnik pengumpulan data primernya wawancara mendalam dan sekundernya rekaman dari KPI yang berisi tentang pelanggaran film Farewell My Love, selain itu juga menggunakan tinjauan pustaka yang dapat menjadikan referensi dalam penelitian ini Hasil penelitian didapatkan bahwa tindakan komisi penyiaran Indonesia hanya memberikan sanksi berupa teguran tertulis terhadap stasiun O’Channel. Itu disebabkan peraturan yang dimiliki (P3SPS) KPI pada masa periode 20032006 masih ditinjau ulang oleh MA (Judicial Review), namun saat periode saat ini peraturan itu sudah disahkan oleh MA, jadi apabila nanti terjadi pelanggaran yang sama seperti kasus O’Channel sudah bisa diberikan sanksi administratif berupa denda.

Actions (login required)

View Item