Peranan KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) thd pencegahan dan pemberantasan tayangan pornografi di TV Swasta Nasional

Fatimah, Ratu Nurul (2008) Peranan KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) thd pencegahan dan pemberantasan tayangan pornografi di TV Swasta Nasional. S1 thesis, Universitas Mercu Buana.

Text (Full Text) Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (0B)

Abstract

ABSTRAKSI Ratu Nurul Fatimah (4410412-030) “Peranan KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) Terhadap Pencegahan dan Pemberantasan Tayangan Pornografi Di Televisi Swasta Nasional” x + 90 hlm; 28 lampiran Bibliografi: 12 buku (1999 – 2007) Maraknya vulgarisme teknologi yang ada ditengah masyarakat berdampak pada tumbuh berkembangnya isi pada stasiun televisi terhadap suatu tayangan, terutama mengenai pornografi baik secara eksplisit ataupun implisit. Hal ini terpengaruh dari sosialita budaya pop yang diusung industri media sebagai industri komersialisme yang menguntungkan. Sehingga timbul suatu tanda tanya mengenai aksi badan regulator untuk mencegah dan memberantas munculnya tayangan pornografi di televisi dan sejauhmana penerapan yang telah dilakukan terhadap aturan SP3 dan SPS yang diberlakukan, agar menjadi tayangan yang lebih baik. Menilik dari sudut regulasi dan sosial pada permasalahan dan tujuan yang penulis ajukan, maka subyek penelitian diambil adalah KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) sebagai badan regulator yang berwenang dalam melakukan sanksi administratif berupa teguran-teguran dan denda. Dengan metode kualitatif deskriptif, penulis melakukan observasi melalui wawancara mendalam sebagai langkah terpenting pada penelitian ini dan mengambil data kepustakaan langsung dari sumbernya dan melalui situs. Demi menjaga netralitas penulis melakukan komparasi dengan wawancara kepada salah satu stasiun televisi swasta nasional Indonesia, yaitu TransTV, yang pada periode tersebut banyak terdapat tayangannya yang bermasalah, dan mewawancarai perwakilan masyarakat yang sudah sangat dikenal kontribusinya, yaitu Bu Azimah Subagijo dari MTP (Masyarakat Tolak Pornografi). Optimalisasi kinerja KPI yang belum maksimal memiliki kendala pada beberapa bagian seperti sumber daya manusia, dana untuk pembiayaan operasional, sosialisasi peraturan yang belum tepat sasaran, kewenangan yang kurang mendapat kedudukan tinggi sebagai bagian dari lembaga independen negara sehingga dirasakan belum tegas dalam menindaktegas. Tercermin masih terdapat beberapa pelanggaran tayangan di beberapa stasiun televisi, belum adanya dampak signifikan yang dapat langsung dirasakan stasiun televisi agar segera melakukan perubahan atas tayangan bermasalah tersebut. Sejatinya, agar KPI segera melakukan realisasi wacananya mengenai sanksi administrasi denda dalam mewujudkan salah satu kewenangannya agar lebih tegas. Untuk menjalankan misi demi mendapatkan sebuah siaran yang sehat, cerdas, dan berkualitas untuk pembentukan intelektualitas, moral, persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai dan budaya Indonesia.

Actions (login required)

View Item